karta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak pernah menginginkan tambahan jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Jabatan menteri sepenuhnya adalah wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pertama, saya ingin mengatakan bahwa PKB tidak pernah minta tambahan jabatan menteri," kata Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini kepada detikcom, Senin (14/2/2011).
Hal itu dikatakan Helmy menanggapi reaksi keras Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompoel terhadap wacana Menteri Agama dari PKB. Selain menuding PKB memancing di air keruh, Ruhut meminta PKB tidak mengambil jatah menteri bagi partai lain.
Helmy mengatakan, wacana Menag dari PKB, yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR dari FPKB Anna Muawanah, adalah pendapat yang sah-sah saja. Namun, ia menandaskan, bukan berarti PKB mendorong agar jabatan yang kini diemban oleh Suryadharma Ali itu diserahkan kepada PKB.
"Soal Bu Anna itu, kan, orang sah-sah saja berpendapat. Kita tidak memaksa-maksa. Urusan menteri itu selebihnya adalah wewenang presiden," lanjut Helmy, yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Tapi, bila presiden setuju dengan usulan tersebut, kata Helmy, tentu PKB tidak bisa menolak. Termasuk apabila jabatan Menag dialihkan kepada Ketua Umum PKB Muhamin Iskandar sesuai dengan pendapat kolega separtainya.
Selama ini, kata Helmy, sebagai Menakertrans, Muhaimin juga telah bekerja dengan baik. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga menilai kinerja Muhaimin tidak ada yang kurang.
"Saya juga menilai nggak etis Pak Ruhut menyuruh-nyusuh Pak Muhaimin mengurus TKI-TKI di kolong jembatan. Kan sudah diurus. Ukuran kinerja menteri, kan, UKP4. Selama ini so far so good. Pak muhaminin banyak reformasi di Menakertrans," tutup Helmy. (detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar